Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmennya untuk mempercepat seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda daerah tersebut pada akhir 2025 lalu. Langkah strategis ini diambil guna memberikan kepastian hunian yang layak bagi masyarakat terdampak.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana Hidrometeorologi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara virtual dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (6/7/2026).

"Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas utama agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, saya instruksikan OPD terkait bersama camat dan lurah untuk bergerak cepat di lapangan," tegas Maigus Nasir.

Turut mendampingi Wakil Wali Kota dalam rapat tersebut, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Eri Sendjaya, serta para Camat dari wilayah terdampak, yakni Camat Pauh Yandry, Camat Nanggalo David Ferdinand, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, dan Camat Kuranji Rozaldi Rosman.

Rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, ini diikuti oleh 42 kepala daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam arahannya, Letjen TNI Suharyanto menyoroti realisasi penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di beberapa daerah yang dinilai masih jauh dari target. Seluruh kepala daerah diinstruksikan untuk melakukan percepatan.

"Kita harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat terdampak segera menerima haknya. Sambil menunggu regulasi, pembangunan Hunian Tetap (Huntap) harus tetap berjalan. BNPB juga siap membantu penyediaan keramik melalui dukungan donatur, dengan biaya pengiriman ditanggung oleh pemerintah daerah," ujar Kepala BNPB.

Ia juga membocorkan bahwa pemerintah pusat tengah mengusulkan kenaikan nilai bantuan pembangunan Huntap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit, mengingat estimasi biaya saat ini yang dinilai belum mencukupi untuk membangun rumah layak huni.

Menjawab arahan pusat, Kalaksa BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, memaparkan bahwa Pemko Padang bergerak secara simultan dan terukur. Saat ini, seluruh bantuan stimulan bagi 55 penerima manfaat rumah rusak ringan dan sedang telah rampung disalurkan.

Sebagai langkah keberlanjutan, Pemko Padang juga telah mengusulkan 6 Kepala Keluarga (KK) tambahan untuk bantuan tahap berikutnya, serta tengah memproses 23 unit Huntap mandiri yang kini berada dalam tahap pemeriksaan Inspektorat BNPB.

Hendri menjelaskan, total kebutuhan Huntap di Kota Padang mencapai 523 unit. Skema pemenuhannya dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor.

"Melihat progres yang berjalan positif dan kolaborasi kuat dengan berbagai pihak, kami sangat optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan tepat waktu sesuai target target BNPB pada 2027 mendatang," pungkas Hendri.(Charlie)

~ Ju