​PADANG — Pemerintah Kota Padang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan workshop penyusunan dokumen rencana kontinjensi (renkon) penanggulangan bencana tahun 2026.

Kegiatan strategis ini resmi dibuka oleh Staf Ahli Wali Kota Padang Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Feri Mulyani Hamid, di Aula Abu Bakar Ja'ar, geudng balai kota Padang, Selasa (28/7/2026).

​Workshop yang dirancang berlangsung selama dua hari hingga Rabu (29/7/2026) ini difokuskan untuk memutakhirkan dokumen menghadapi empat jenis ancaman utama di Kota Padang, yakni gempa bumi, tsunami, banjir, dan banjir bandang.

​Dalam laporan pelaksanaannya, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal penting dalam membangun kesamaan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan.

​"Workshop ini baru langkah awal penyusunan dokumen. Dalam beberapa bulan ke depan, akan ada pertemuan teknis lanjutan, seminar, hingga gladi-gladi untuk memastikan dokumen yang dihasilkan benar-benar matang," ujar Hendri.

​Ia menjelaskan, forum ini diikuti oleh Tim Substansi yang berjumlah 35 orang dari 27 instansi dan organisasi. Peserta terdiri dari perangkat daerah di lingkungan Pemkot Padang, TNI, Polri, Basarnas, instansi vertikal, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga relawan kebencanaan.

​Pihak BPBD juga menghadirkan narasumber ahli dari Stasiun Meteorologi BMKG Padang Pariaman dan Stasiun Geofisika BMKG Padang Panjang guna memaparkan data dan informasi terkini sebagai acuan dasar penyusunan skenario.

​Sementara itu, Staf Ahli Wali Kota Padang, Feri Mulyani Hamid, dalam arahannya menegaskan bahwa Kota Padang memiliki kerentanan geografis yang tinggi terhadap berbagai potensi bencana.

​"Kota Padang ini memang menjadi supermarketnya bencana, dan kita sudah alami serta rasakan bersama. Bahkan baru-baru ini terjadi banjir bandang. Karena itu, penting sekali membuat dokumen rencana kontinjensi ini tidak hanya sekadar dokumen administratif, tetapi benar-rebar operasional, diaplikasikan, diuji coba, dan didiseminasikan kepada seluruh masyarakat," tegas Feri.

​Feri memaparkan lima poin penting yang harus menjadi fokus dalam penyusunan dokumen tersebut. Dokumen Operasional, Harus mampu menjawab prinsip sehingga mempertegas berbuat apa saat darurat. Kolaborasi Lintas Sektor, Memperkuat sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, relawan, dan seluruh elemen masyarakat yang selama ini terbukti membantu Kota Padang cepat pulih dari masa krisis. Data Akurat dan Mutakhir, Memanfaatkan data kajian risiko yang riil sesuai kondisi lapangan. Integrasi dengan Perencanaan Daerah, Memastikan dokumen renkon terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran APBD, sehingga penanganan darurat tidak mengorbankan atau merefocusing program pembangunan lainnya. Uji Coba Melalui Latihan, Dokumen harus diuji secara berkala melalui simulasi atau gladi agar tidak sulit diterapkan saat situasi darurat yang sesungguhnya terjadi.

​Melalui forum diskusi kelompok dan penyusunan skenario ini, Pemerintah Padang berharap para peserta dapat memberikan masukan konstruktif berdasarkan pengalaman di lapangan.

Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan dokumen yang aplikatif guna mewujudkan Kota Padang yang semakin tangguh, siap, dan berdaya menghadapi risiko bencana. (Def)

~ Ju