BANDUNG — Pemerintah Kota Padang berkomitmen kuat untuk membenahi sistem perparkiran dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai langkah nyata, Pemko Padang melaksanakan studi komparatif ke Pemerintah Kota Bandung guna mempelajari keberhasilan pengelolaan parkir digital, khususnya penerapan pembayaran retribusi non-tunai di tepi jalan umum.

Kunjungan kerja dinas ini diterima langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Rasdian Setiadi, dan Kepala UPT Pengelola Perparkiran Nandar Arkandar beserta jajaran di Balai Kota Bandung, Senin (29/6/2026).

Delegasi Pemko Padang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perhubungan Yudi Indra Syani, Kepala Disdukcapil (mantan Kadishub) Ances Kurniawan, Kabid Infrastruktur TI Diskominfo Romi Elpa Segas, Kabid Lalu Lintas Dishub Irfan Febrian, serta Kepala UPTD Perparkiran Dishub Hendriadi.

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir mengungkapkan bahwa langkah ini dilatarbelakangi oleh evaluasi mendalam terhadap sistem pengelolaan retribusi parkir di Kota Padang yang saat ini masih menggunakan metode tunai (manual). Sistem konvensional tersebut dinilai memiliki berbagai kelemahan, baik dari segi pelaksanaan teknis di lapangan maupun dari sisi administrasi dan pelaporan keuangan.

"Studi komparatif ini diharapkan menjadi referensi bagi Kota Padang dalam menerapkan pengelolaan parkir digital. Semoga dengan itu terwujudnya layanan parkir yang lebih lancar, aman, nyaman, transparan, dan mudah diakses masyarakat, sekaligus meningkatkan PAD," ujar Maigus Nasir.

Melalui kunjungan ini, Pemko Padang membedah secara rinci proses implementasi, mekanisme pengawasan, hingga pola kerja sama yang diterapkan oleh Pemko Bandung. Target utamanya adalah mentransformasikan perparkiran tepi jalan umum di Kota Padang agar lebih tertib, aman, nyaman, transparan, serta sepenuhnya bebas dari praktik pungutan liar (pungli).

Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyambut baik kehadiran jajaran Pemko Padang. Ia berbagi pengalaman mengenai dinamika pengelolaan lalu lintas dan parkir di Kota Kembang, di mana jumlah kendaraan bermotor hampir sebanding dengan jumlah total penduduknya.

"Jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung hampir sama dengan jumlah penduduknya. Karena itu, pengelolaan parkir menjadi salah satu tantangan yang terus kami benahi melalui penerapan sistem pembayaran non-tunai bekerja sama dengan pihak ketiga," jelas Muhammad Farhan.

Farhan menambahkan, penerapan pembayaran retribusi non-tunai di sejumlah titik strategis Kota Bandung terbukti mampu meningkatkan efektivitas layanan publik di lapangan sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah secara signifikan.

Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut diakhiri dengan diskusi teknis antar-perangkat daerah dan pertukaran cenderamata sebagai simbol sinergi dan kolaborasi antar-kedua kota demi kemajuan pelayanan publik di Indonesia. (Charlie)

~ Ju